Modal Posisi dan Ekspektasi Peran Politik Kaum Milenial

Di antara beberapa variabel yang bersinggungan dengan momen politik elektoral di tahun 2018-2019 adalah soal posisi dan peran politik kaum milenial. Identitas milenial merujuk pada sebuah generasi yang terlahir di rentang tahun 1980-1997 (Straus & Howe: 1991,200). Inilah barisan anak-anak muda yang memiliki tradisi sosio-kultural yang berkelindan dengan demokrasi dan kemajuan teknologi informasi-komunikasi (TIK). Lantas, bagaimana posisi dan peranan politik kaum milenial saat ini, khususnya dalam menghadapi tahun politik 2018-2019? Setidaknya ada tiga modal dasar menjawab pertanyaan besar tersebut.

Pertama, generasi anak muda selalu memiliki sosio-historis yang patriotik.  Gerakan kaum muda selalu menjadi pelopor revolusi politik di Indonesia. Mulai kelahiran gerakan organisasi kebangsaan tahun 1908-1928, integrasi politik primordialis ke dalam pakta kebangsaan Indonesia dalam Sumpah Pemuda 1928, peristiwa Rengasdengklok tahun 1945, gerakan Tritura tahun 1966 dan gerakan reformasi politik demokrasi tahun 1998. Tokoh-tokoh muda di setiap zamannya menjadi primadona gagasan dan tindakan yang kritis dan konstruktif.

Kedua, saya menyebutnya persilangan dua kutub momentum. Bila dikalkulasi dari rentang tahun kelahiran kaum milenial, maka rata-rata usia mereka (21-38) beririsan dengan momen perubahan politik otoritarianistik ke demokratik tahun 1998 dan revolusi TIK tahun 1997 di Indonesia. Kehadiran mereka lepas dari beban politik kelam masa orde baru.  Proses pertumbuhan usia kaum milenial sejalan dengan iklim perjuangan pembebasan politik tirani, transisi demokrasi dan demokrasi konsolidasi. Maka, secara makrokospik, referensi paradigma politik kaum milenial adalah prinsip-prinsip demokrasi dan logika peradaban politik yang rasional, inklusif dan terbuka. Sedangkan di lain sudut yang masih berhimpitan, keadaan mereka bersinggungan dengan kemajuan TIK  yang membentuk apa yang dinamakan dengan masyarakat informasi (Castell:1997)

Ketiga, soal bonus demografis. Diantara 258 juta penduduk Indonesia,  jumlah usia produktif sekitar 174 juta atau 67% dari jumlah penduduk Indonesia dan proyeksi mencapai 70% memasuki tahun 2020-2030 (BPS:2016). Maka, momen politik elektoral 2018-2019 menjadi pintu yang sangat strategis dalam mengoptimalkan luberan kuantitas kaum milenial. Ketersediaan infrastruktur politik bagi kaum milenial meningkatkan derajat kepercayaan dari dan kepada seluruh elemen masyarakat sekaligus memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi.

Pondasi legitimasi di atas bisa menjadi rujukan bahwa kaum milenial tak hanya di posisikan sebagain objek pemilih yang potensial semata namun telah saatnya bertransformasi menjadi subjek politik yang layak di perhitungkan.  Ekspektasi terhadap politik kekinian yang rasional dan inklusif berpijak pada peradaban demokrasi menjadi pertaruhan peran politik kaum milenial.  

Peradaban lain yang tak bisa dinafikan adalah TIK yang salah satunya menghadirkan kehidupan dunia virtual (cyberspace).  Kehidupan virtual sosial media mempengaruhi konjuntur kehidupan demokrasi. Bukti fasih korelasi keduanya adalah dua peristiwa politik yaitu Pilpres 2014 dan Pilkada Jakarta 2015 di bumbui secara massif oleh dinamika perang dunia maya (cyberwar) yang berimplikasi pada friksi sosial yang nyata.  Dinamika kehidupan virtual yang berujung pada pertarungan legitimasi SARA dan kebebasan berekspresi menjadi sebuah fenomena mode politik dengan cara yang lain, yaitu pelintiran kebencian (George:2017).

Kehidupan virtual sosial media membentuk kohesi sosial digital yang memiliki sandaran sosio-historis yang rapuh. Isu-isu perbedaan minor seperti perdebatan identitas sosial lebih mudah memperoleh respon penduduk dunia maya atau warganet (trending topic) dibandingkan isu-isu yang sangat fundamental seperti keadilan sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dilemanya, kaum milenial adalah penduduk terbesar dalam kehidupan dunia virtual ini.

Untuk menegasi kegalauan modal dan posisi kaum milenial, mereka harus segera meneguhkan dalam beberapa poin. Secara personal, individu-individu milenial di era Post-Industrial harus mengedepankan pengetahuan sebagai basis produk kerja sosial (Bell:1997) . Membekali diri dengan kerangka pemikiran, konsep dan paradigma politik yang matang dan rasional sebagai basis pengetahuan politik yang kokoh sembari membangun jejaring sosial yang sinergis-inklusif.  Karakter politik kaum milenial yang demikian menentukan kehidupan politik selanjutnya.

Kedua, untuk mengatasi chaos politik di dunia maya, kaum milenial harus menyadari etika komunikatif dan deliberatif. Karena esensinya menduplikasi norma yang  ada di dunia riil, UU ITE 11/2008 membatasi kebebasan-kebebasan yang berkonotasi negatif.  Terlebih, dengan bekal pengetahuan politik yang rasional, prinsip politik kaum milenial mengarungi kehidupan sosial media yang etis dan demokratis (deliberative) bukan lagi menjadi hambatan yang bersifat komunal.   

Pengalaman idealisme politik kaum muda tempo dulu, singgungan dua kutub momentum serta bonus demografis adalah keberkahan posisi kaum milenial hari ini yang harus diimbangi dengan memerankan aktor politik yang rasional dan demokratis.  Politik yang berangkat dari pijakan logika dan konsepsi yang kuat untuk kehidupan yang adil, sejahtera dan demokratik.